Keberadaa Tentara Bayaran dalam Perang Amerika Serika-Irak (Studi kasus tentang eksistensi hukum perang di mata negara Super Power)

Oleh kelompok 1

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2008

_________________________________________________________________________________________

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum perang, dewasa ini merupakan salah satu kajian dari cakupan studi kasus hukum Internasional (hukum yang mengatur aktivitas antara hubungan berbagai negara). Hukum perang sendiri secara umum sering diistilahkan dengan hukum humaniter atau konflik bersenjata.

Aturan dalam hukum perang adalah mengatur bagaimana sistematika dan alur dalam peperangan antar negara, sehingga kemungkinan dalam pelaksanaan hal tersebut korban yang keberadaanya tidak terlibat konflik dapat diselamatkan, sebab aturan terhadap hak asasi manusia (HAM) masih menjadi perioritas utama dalam kasus ini.

Pelanggaran terhadap hukum perang disebut dengan tindakan Kejahatan Perang. Sepanjang sejarah dunia, selama terjadi perang selalu saja ada pelanggaran hukum perang yang terjadi, misalnya bagaimana para tentara menembak warga sipil utamanya anak-anak atau bagaimana taktik perang yang digunakan yang tidak sesuai dengan hukum perang yang berlaku. Apalagi dewasa ini telah muncul beberapa fakta yang membenarkan keberadaan tentara perang dalam beberapa perang besar utamanya Infasi Amerika Serikat ke Irak.

Masalah kejahatan perang inilah yang akan kita bahas dalam  makalah ini utamanya bagaimana kejahatan perang yang dilakukan oleh negara-negara super power, dimana yang menjadi kajian utama kita adalah bagaimana keberadaan tentara-tentara bayaran yang digunakan oleh pihak yang bertikai untuk melancarkan serangan-serangan mereka ataupun mempertahankan kedaulatan negara mereka saat perang. Tidak hanya itu, makalah ini diupayakan untuk membahas dan menguak beberapa fakta yang memperlihatkan pelanggaran perang yang dilakukan oleh tentara bayaran selama perang berlangsung.

Jadi dapat dikatakan bahwa adanya wacana tentara bayaran yang dianggap sebagai pelanggaran Hukum Perang yang dilakukan oleh negara-negara super power menjadi latar belakang mengapa kami mengangkat kasus ini dalam makalah yang bertemakan Hukum Perang (Hukum Humaniter).

BAB II

PERMASALAHAN

(Kasus Fallujah, 31 Maret 2004)

Penyergapan tidak berlangsung lama. Sejumlah kendaraan berhasil dibakar dan dihancurkan para gerilyawan Irak. Mayat para pengawal dan lainnya bergelimpangan tak keruan. Tubuh mereka tak utuh lagi dan hangus terbakar. Yang lebih menyeramkan, tak berapa lama usai penyergapan, di atas palang jembatan baja Sungai Euphrat, dua mayat tentara bayaran Amerika Serikat itu ditemukan tergantung terbalik dengan kepala menghadap ke bawah. Warga Fallujah bergerombol menyaksikan pemandangan tersebut. Beberapa anak kecil tampak mengacungkan dua jari tangannya membentuk huruf V, Victory, sembari tertawa riang. Dalam penyergapan yang dilakukan para pemberontak Irak di pagi hari di pusat kota Fallujah, 31 Maret 2004, sedikitnya diketahui, empat personel tentara bayaran, para pengawal dari Blackwater Security Consulting yaitu Scott Helvenston, Wesley Batalona, Jerry Zovko, dan Michael Teague ditemukan tewas. Mereka mati dengan tubuh hangus terpanggang dan terpotong. Dua di antaranya digantung terbalik di atas jembatan Sungai Euphrat, Fallujah, Irak.

Empat hari kemudian, serangan besar terjadi di kota Fallujah dan menewaskan banyak penduduk sipil. Tidak diketahui apakah serangan tersebut berhasil menghabisi para pembunuh keempat anggota Blackwater atau tidak

Peristiwa penyergapan Mujahidin Irak terhadap empat personil kontraktor milter Blackwater menyedot perhatian dunia. Bukan karena keberhasilan penyergapan Mujahidin Irak, tetapi lebih karena faktor adanya bukti tentara bayaran yang dipekerjakan di Irak. Sesuatu yang selama ini ditutup-tutupi pemerintah Amerika Serikat (1)

Kasus di atas adalah salah satu bukti keberadaan dan penggunaan tentara bayaran dalam perang, baik untuk pengamanan ataupun untuk menjalankan beberapa misi tertentu. Contoh kasus inilah yang akan mengantarkan kita tentang apa dan bagaimana sebenarnya tentara bayaran itu dan kedudukannya di mata hukum perang. Dimana beberapa poin itu akan dijelaskan lebih lanjut pada Bagian Pembahasan.

BAB III

PEMBAHASAN

  1. A. Hukum Perang atau Hukum Humaniter

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya international humanitarian law applicable in armed conflict berawal dari istilah hukum perang (laws of war). Dalam perkembangannya, kata perang (war) menimbulkan ketakutan yang mendalam sehingga timbul istilah baru yaitu pertikaian bersenjata (arm conflict) untuk menggantikan istilah perang sekalipun perang masih terjadi di mana-mana. Setelah perang dunia II berakhir, dilakukan upaya-upaya untuk menghindarkan dan bahkan meniadakan perang. Sikap tersebut berpengaruh dalam penggunaan istilah, sehingga istilah hukum perang berubah menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of armed conflict).

Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu permulaan abad ke-20 diusahakan untuk mengatur cara berperang yang dalam penyusunannya dilengkapi dengan konsep asas kemanusiaan (humanity principle), yang pada akhirnya istilah laws of armed conflict mengalami pergeseran dengan istilah baru International Humanitarian Law Aplicable in Armed Conflict, yang kemudian sering disingkat dengan istilah international humanitarian law atau hukum humaniter internasional.

  1. I. Pengertian Hukum Perang (Hukum Humaniter)

Dalam kepustakaan hukum internasional, istilah hukum humaniter merupakan istilah yang dianggap relatif baru. Istilah ini baru lahir sekitar tahun 1970-an yang ditandai dengan diadakannya Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict tahun 1971. Selanjutnya pada tahun 1974, 1975, 1976 dan 1977 diadakan Diplomatic Conference on the Reaffirmation dan Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict. Hukum Humaniter Internasional diartikan sebagai suatu ketentuan hukum yang berasal dari perjanjian internasional atau kebiasaan internasional yang mengatur tata cara dan metode berperang serta perlindungan terhadap korban perang, yang bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul karena pertikaian bersenjata baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat non internasional. (http://hukumhumaniter.com)

Haryomataram  membagi hukum humaniter menjadi dua aturan pokok, yaitu:

  1. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag).
  2. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa).

Sedangkan Mochtar Kusumaadmadja  membagi hukum perang sebagai berikut:

  1. Jus ad bellum, yaitu hukum tentang perang, mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan.
  2. Jus in bello, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu:
  • Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (conduct of war). Disebut the Haag Laws.
  • Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Disebut The Geneva Laws.

Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda yaitu hukum perang, hukum sengketa bersenjata, hukum perikemanusiaan internasional,  Hukum Humaniter Internasional (HHI), tetapi semua istilah itu mempunyai arti yang sama yaitu mengatur tentang tata cara dan metode perang serta perlindungan terhadap korban-korban perang.

  1. II. Sejarah Perkembangan Hukum Perang (Hukum Humaniter)

Menurut Arlina, hukum humaniter memiliki sejarah yang panjang, hukum ini sama tuanya dengan perang itu sendiri dan perang sama tuanya dengan kehidupan manusia di bumi. Dalam rentang waktu  yang sangat panjang telah banyak dilakukan  upaya-upaya untuk memanusiakan perang. Selama masa tersebut terdapat usaha-usaha untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang dari kekejaman perang dan perlakuan semena-mena dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang.

Upaya-upaya tersebut oleh Arlina dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu:

  1. 1. Zaman kuno

Pada masa ini para pimpinan militer memerintahkan  pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh dan pada waktu penghentian permusuhan, pihak-pihak yang bersengketa biasanya sepakat memperlakukan tawanan dengan baik. Sebelum perang dimulai, maka pihak musuh akan diberi peringatan terlebih dahulu. Untuk menghindari luka yang berlebihan maka ujung panah tidak akan diarahkan ke hati. Dan segera setelah ada yang terbunuh dan terluka, pertempuran akan berhenti selama 15 hari. Gencatan senjata semacam ini sangat dihormati.

Dalam berbagai peradaban besar selama tahun 3000-1500 SM, upaya-upaya tersebut berjalan terus. Misalnya:

  1. Pada Bangsa-bangsa Sumeria, perang sudah merupakan lembaga yang terorganisir.
  2. Kebudayaan Mesir Kuno, adanya perintah untuk memberikan makanan, minuman, pakaian dan perlindungan kepada musuh, juga perintah untuk merawat yang sakit dan menguburkan yang mati.
  3. Kebudayaan bangsa Hittite,  perang dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi.
  4. Di India, para satria dilarang membunuh musuh yang cacat, menyerah dan yang luka harus dipulangkan ke rumah mereka setelah diobati. Senjata yang  beracun dilarang, penyitaan hak milik musuh dan syarat-syarat penahanan para tawanan perang telah diatur.

Dari beberapa uaraian diatas, maka dapat diketahui bahwa perang selalu ada dan sulit dihindari, oleh karena perang sulit untuk dihindari  masyarakat bangsa-bangsa pada zaman kuno berusaha untuk memanusiakan perang, sehingga tidak menimbulkan penderitaan yang tidak perlu bagi manusia.

  1. 2. Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan hukum humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam, dan prinsip kesatriaan. Ajaran agama Kristen memberikan sumbangan terhadap konsep perang yang adil atau just war. Ajaran Islam memandang bahwa perang adalah sarana pembelaan diri dan menghapuskan kemungkaran. Prinsip kesatriaan mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu.

  1. 3. Zaman Modern

Latar belakang HHI ini terkait erat dengan sejarah Palang Merah. Ide  yang dituangkan oleh Jean Henry Dunand dalam bukunya “ Kenangan dari Solferino “ melahirkan Komite  yang kemudian menjadi komite Palang Merah Internasional. Atas Prakarsa komite tersebut pemerintah Swiss mengadakan konferensi diplomatik pada tahun 1864 di Jenewa yang menghasilkan perjanjian internasional yang dikenal dengan Konvensi Jenewa 1864. Konvensi ini berisi tentang perlindungan terhadap anggota angkatan perang yang luka atau sakit tanpa membedakan agama dan bangsa.

Pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika Serikat Presiden Amerika Serikat Lincoln meminta Lieber, seorang pakar imigran Jerman  untuk menyusun aturan berperang. Hasilnya  adalah Instructions for Government of Armies of the United States atau disebut dengan Lieber Code, yang dipublikasikan pada tahun 1963. Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang di darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap kelompok orang-orang tertentu seperti tawanan perang yang luka dan sebagainya.

Konvensi Jenewa 1864 terus dikembangkan dan dilengkapi sehingga menjadi empat konvensi pada tanggal 12 Agustus 1949 diterima oleh masyarakat internasional sebagai Konvensi-konvensi Jenewa 1949 atau Konvensi Palang Merah. Pasca Perang Dunia (PD) II terjadi perubahan tatanan dalam peperangan yang cenderung lebih banyak menimbulkan korban di pihak penduduk sipil  dan lebih bersifat non internasional. Untuk mengakomodasikan keadaan tersebut maka disepakati Protokol Tambahan I dan II dari Konvensi Jenewa 1949 pada tahun 1977 yang dikenal dengan Protokol Tambahan I dan II 1977. Tidak seperti masa-masa sebelumya, dimana aturan perang terjadi melalui proses hukum kebiasaan, maka pada masa ini hukum humaniter internasional dikembangkan melalui traktat-traktat umum yang ditandatangani oleh negara-negara.

  1. III. Asas-Asas Hukum Perang (Hukum Humaniter)

Asas hukum atau prinsip hukum merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan (Sudikno Mertokusumo, 2003: 34). Hukum Humaniter Internasional disusun dengan berdasarkan asas-asas sebagai berikut (Arlina dkk, 1999:11).

  1. Asas kepentingan militer

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Asas  ini sering dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (limitation principle) dan prinsip proporsionalitas (proportionally principle). Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (superfluous injury) dan penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering) dan lain-lain. Sedangkan prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan langsung  yang dapat diperkirakan akibat dilakukannya  serangan terhadap sasaran militer.  Perlu ditegaskan bahwa proporsional di sini bukan berarti penerapan prinsip keseimbangan.

  1. Asas Perikemanusiaan

Menurut asas ini pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

  1. Asas kesatriaan

Berdasarkan asas ini bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

Dalam situasi sengketa bersenjata, pihak lawan diperbolehkan untuk menggunakan berbagai strategi untuk menundukkan lawannya supaya kemenangan berada di pihaknya. Tetapi harus memperhatikan berbagai asas yang lain yaitu harus memperhatikan asas perikemanusiaan dan asas kesatriaan, yaitu perang harus dilaksanakan dengan jujur dan harus memperhatikan aspek kemanusiaan.

IV. Tujuan Hukum Perang (Hukum Humaniter)

Pertikaian bersenjata merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari sehingga dibuatlah suatu aturan dalam hukum perang yang mengatur bagaimana sistematika dan alur peperangan antar negara, sehingga kemungkinan jatuhnya korban yang keberadaannya tidak terlibat konflik  dapat diselamatkan, sebab aturan  terhadap Hak Asasi Manusia masih menjadi prioritas utama dalam masalah ini. Adapun beberapa aturan pokok yang tertuang dalam hukum perang adalah:

  1. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang  tidak perlu.
  2. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh berhak diperlakukan sebagai tawanan perang dan harus dilakukan secara manusiawi.
  3. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini yang penting adalah asas perikemanusiaan.
  4. Larangan penggunaan senjata ilegal seperti senjata kimia.
  5. Larangan menyerang terhadap pihak yang mengibarkan bendera putih (genjatan senjata) atau sebaliknya.
  6. Larangan penggunaan bendera putih sebagai alat pengecoh sebelum penyerangan (taktik perang).
  7. Larangan terhadap pembunuhan secara massal.
  8. Larangan penggunaan tentara bayaran pada suatu peperangan.

Jadi tujuan dari hukum perang adalah untuk memberikan perlindungan kepada korban perang, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan mencegah dilakukannya perang secara kejam.

  1. B. ANALISIS KASUS

Kasus                          : Penyerangan Konvoi Militer Amerika Serikat oleh

Gerilyawan Irak di  Fallujah menewaskan 4 Orang

tentara Bayaran AS dari Blackwater USA.

(Terbongkarnya skandal AS)

Analisis Kasus            :

Penyerangan yang dilakukan oleh gerilyawan Irak terhadap Konvoi Militer Amerika Serikat yang membawa logistik kontan menggemparkan dunia dan warga Amerika khususnya. Para personel Blackwater yang banyak terdiri dari anggota pasukan elit dari berbagai negara yang kini bertugas di Irak bersumpah akan menuntut balas kematian rekan-rekan mereka dengan cara yang amat menghinakan.

Empat hari kemudian, serangan besar terjadi di kota Fallujah. Serangan tersebut menewaskan banyak penduduk sipil. Tidak diketahui apakah serangan tersebut berhasil menghabisi para pembunuh keempat anggota Blackwater atau tidak. Namun yang jelas adalah keberhasilan kelompok gerilyawan Irak dalam penyerangan pada tanggal 31Maret 2004 tersebut, mampu menguak keberadaan tentara bayaran Amerika Serikat yang dipekerjakan di Irak, dimana sebelumnya fakta ini sangatlah ditutup-tutupi oleh pemerintah Amerika serikat.

Fenomena Tentara Bayaran sebenarnya telah lama tercium oleh gerilyawan Irak. Sejak awal invasi Amerika Serikat ke Irak, Tentara Bayaran dari Koorporasi Blackwater telah melakukan banyak sekali pelanggaran hukum perang, begitu banyak anak-anak, wanita yang termasuk warga sipil yang tidak bersenjata ditembak bahkan hingga pada tindakan yang tidak manusiwi lainnya. Fenomena pelangaran hukum perang yang terjadi di Fallujah, Irak 2004 adalah contoh kecil kasus yang dilakukan oleh tentara bayaran. Begitu banyak kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara bayaran Amerika Serikat tersebut, betapa tidak karena sebenarnya mereka telah diiming-imingkan bayaran yang besar sehingga apapun yang menjadi penghambat tugas mereka akan mereka singkirkan. Divisi konsultan keamanan Blackwater memegang kontrak senilai 109 juta dollar dengan Departemen Luar Negeri AS untuk pengamanan di Irak. Pemerintah AS, menurut surat kabar Washington Post, bahkan memberi kewenangan pada perusahaan itu untuk mengerahkan pasukan pembunuhnya.

Blackwater diperkirakan mengerahkan sekitar 1. 000 tentara bayarannya di Irak, dilengkapi dengan mesin-mesin dan senjata perang yang canggih untuk menjaga kepentingan AS di Negeri 1001 Malam itu. Dan sepanjang invasi AS ke Irak, tak sedikit pula tentara bayaran dari Blackwater yang tewas di tangan pejuang Irak. Melihat fakta ini, wajar saja jika begitu banyak warga sipil yang seharusnya dilindungi kini menjadi korban kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara bayaran atau marcenaries.

Seperti kasus Fallujah, setelah tentara bayaran Amerika Serikat terbunuh, maka keesokan harinya terjadi penembakan massal yang dilakukan oleh para marcenaries, dan tidak tanggung-tanggung menelan banyak korban jiwa utamanya warga sipil.

Melihat hal ini, tentunya sangat bertentangan dengan hukum perang yang telah kita ketahui, bahwa warga sipil tidak boleh menjadi korban penembakan tentara apalagi kasus ini dilakukan oleh tentara bayaran yang jelas-jelas tidak dibenarkan ikut ambil bagian dalam peperangan yang melibatkan dua atau lebih pemerintahan atau negara.

Sebelum melanjutkan analisis kasus ini, maka terlebih dahulu akan dijabarkan apa dan bagaiman tentara bayaran itu ke dalam beberapa poin yaitu:

  1. 1. Konsep Tentara Bayaran (mercenaries)

Tentara bayaran atau mercenaries, juga populer dengan soldier of fortune adalah tentara yang bertempur dan menyerang dalam sebuah pertempuran demi uang, dan biasanya dengan sedikit penghargaan terhadap ideologi, kebangsaan atau paham politik. (is a soldier who figts, or engages in warfare primarily for money, usually with little regard for ideological, national or political considerations). Dari pengertian itu, sudah sangat jelas bahwa ketika uang telah menjadi tujuan utama dari suatu misi, maka tidak dapat dipungkiri jika ideologi bahkan pemahaman tentang pentingnya menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam peperangan akan semakin diabaikan.

Munculnya tentara bayaran umunya karena adanya konflik-konflik terutama di negara dunia ketiga yang umumnya selalu berkutat dalam masalah politik, kekuasaan, sumber dan kepentingan ekonomi, serta masalah agama dan etnis, sehingga meminta penguasa-penguasa atau pihak pihak yang terlibat didalamnya meminta bantuan negara-negara lain terutama negara-negara maju.

Umumnya yang menjadi tentara bayaran adalah mantan anggota tentara atau anggota tentara yang telah habis masa dinasnya atau tentara yang terpaksa dikeluarkan dari dinas militer baik karena sanksi personel ataupun karena pengurangan personel dalam tubuh angkatan bersenjata. Untuk menghindari gejolak sosial, khusunya di negara negara maju dibentuklah suatu badan usaha yang bersifat swasta yang bergerak dalam jasa keamanan yang dikenal dengan kontraktor militer swasta (Private Militery Contractors atau PMC) yang sebenarnya bergerak dalam jasa suplai, pelatihan, pengamanan namun juga sering terlibat dalam konflik bahkan aksi militer terutama atas permintaan pemakai jasa (dalam hal ini lembaga pemerintah bahkan unsur pemberontak).

Biasanya personel yang terlibat merasa bahwa dirinya masih dianggap layak untuk berdinas di dalam ketentaraan, juga memiliki keahlian khusus dalam dunia ketentaraan misalnya mantan anggota pasukan khusus yang umumnya disukai karena keterampilannya dan kebiasaan berada dalam unit unit tempur kecil yang mandiri, atau karena keinginan atau jiwa militer yang masih melekat dalam diri para mantan anggota militer, atau karena bayaran yang diperoleh bisa lebih tinggi daripada ketika masih berdinas dalam institusi militer. Aksi mereka terkadang lebih nekad dibandingkan tentara reguler bahkan anggota pasukan khusus, dengan perlengkapan senjata seadanya mereka justru mampu menembus garis depan.

Beberapa hal inilah yang kadang membuat para tentara bayaran melakukan tindakan yang benar-benar di luar nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan beberapa fakta di lapangan membenarkan bahwa para anggota blackwater rela membunuh demi uang.

Jika kita melirik kasus yang terjadi di Irak, satuan tentara bayaran sampai 1000 orang menjaga kepentingan barat dan gedung-gedung pemerintah di Irak. Mereka berasal dari berbagai penjuru dunia dan melakukan tugas-tugas satpam yang beresiko di Irak. Mengapa para tentara bayaran itu mau mengambil resiko untuk berjaga di Irak? Jawabannya cukup singkat “diiming-imingi oleh jumlah uang yang menggiurkan”.

Tentara bayaran menandatangani kontrak untuk menggantikan militer Amerika Serikat di garis paling depan. Tugas mereka adalah menjaga kedutaan besar, bandar udara, sumber-sumber minyak dan Zona Hijau, yaitu jantung pemerintahan sipil dan tentara di Baghdad. Betapa bahayanya tugas mereka itu terbukti dari besarnya imbalan (3000 pound) yang mereka terima untuk mengawal seorang pejabat tinggi dari Zona Hijau ke bandar udara yang hanya memakan waktu 15 menit saja.

“Di Irak, tentara bayaran ini dibayar sampai empat kali lipat gaji di negeri asal mereka sendiri”. Demikian José Luis Gómez del Prado, asal Spanyol. Dia adalah salah satu anggota kelompok studi PBB yang melaporkan pengerahan tentara bayaran di Irak.

  1. 2. Perekrutan Tentara Bayaran

Private Military Companies (PMC) atau Perusahaan Militer Swasta adalah perusahaan yang melakukan penjualan tentara bayaran, termasuk menyediakan logistik, tentara, pelatihan militer dan pelayanan lainnya. Oleh sebab itu, pihak dalam PMC adalah orang sipil (pemerintahan, internasional dan organisasi sipil) yang di tugaskan untuk mendampingi tentara ke medan perang.

Perusahaan-perusahaan yang aktif merekrut tentara bayaran terkadang melanggar hukum. Sebagai contoh dalam perekrutan tentara bayaran yang akan dikirim ke Irak. Prosesnya sebagai berikut Pentagon menyewa perusahaan pengamanan swasta untuk menjaga keamanan di Irak. Perusahaan-perusahaan itu pada gilirannya mengontrak perusahaan-perusahaan kecil dari Amerika Latin yang mencari orang untuk dikirim ke Irak. Perusahaan-perusahaan itu biasanya tidak terdaftar. Wawancara para pelamar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Setelah diterima tentara bayaran itu dikirim ke perusahaan yang melakukan pengiriman ke luar negeri. Syarat kerjanya jelas: ‘Bila anda menandatangani kontrak kerja ini, anda setuju dengan pelanggaran hak-hak primer anda dan hak keamanan. Kontrak ini sangat berbeda dengan persyaratan kerja yang umum di negara-negara barat.’

Menurut Gómez del Prado, adalah kebijakan Pentagon untuk menggunakan tentara bayaran untuk pekerjaan-pekerjaan kotor. Apa persisnya pekerjaan itu tetap dirahasiakan, dan tentara Amerika tidak mau bertanggungjawab atasnya. Tapi, demikian Gómez del Prado, untuk jangka panjang Amerika akan dirugikan juga, karena pelanggaran hak-hak azasi manusia sudah terungkap. Contohnya perlakuan tahanan di penjara Abu Ghraib dan banjir darah di Fallujah.

Adapun beberapa perusahaan kontraktor jasa keamanan yang melakukan perekrutan tentara bayaran anytara lain:

Yang ada di Amerika Serikat sebagai berikut:

  1. 3D Global Solutions
  2. Aedion
  3. Alpha Point Security
  4. AQMI Strategy Corp
  5. Blackwater USA
  6. Braddock Dunn & McDonald (BDM)
  7. C3 Defense, Inc.
  8. CACI – California Analysis Center, Incorporated
  9. Critical Intervention Services

10.  Berodt Dynamics

11.  Defion Internacional

12.  DynCorp

13.  Eastern Cross

14.  Elite Security Corps

15.  ITT Corporation

16.  ISCS International

17.  Kellogg Brown and Root

18.  Landmine Sourcing

19.  Military Professional Resources Inc.

20.  ManTech International Corporation

21.  Northbridge Services Group

22.  Northrop Grumman

23.  Overwatch Protection Solutions International

24.  Paratus World Wide Protection

25.  Ronin Worldwide Executive Protection, LLC

26.  Raytheon

27.  SCG International Risk

28.  SkyLink USA

29.  SOS Temps, Inc

30.  Spartan Consulting Group

31.  Tactical Response Services

32.  Titan Corporation

33.  Top Cat Marine Security

34.  Triple Canopy, Inc.

35.  Vinnell Corporation

36.  VIP Investigations & Protective Services Inc.

37.  EUBSA BV Inc. STOP units – Special Tactics and OPerations

Yang berkedudukan di Britania Raya sebagai berikut:

  1. Adson Holdings
  2. Aegis Defence Services
  3. AKE Group
  4. Armor Group
  5. Branch Energy
  6. Corporate Warriors
  7. Defence Services
  8. Erinys International
  9. Gurkha Security Guards

10.  Hart Security Limited

11.  Hostile Control Tactics

12.  Sandline International

13.  Plaza 107

14.  Securiforce

Sedangkan PMC lainnya yang tersebar di beberapa negara di dunia yaitu:

  1. Diamond Works, Kanada
  2. Executive Outcomes, Afrika Selatan
  3. IPIH, Israel
  4. Levdan, Israel
  5. Meteoric Tactical Solutions, Afrika Selatan
  6. Olive Group
  7. Omega Group, Norwegia
  8. Omega Security Solutions, Afrika Selatan
  9. Strategic Resources Corporation, Afrika Selatan

10.  OMEGA SERVICES pmc- Rusia/Ukraina.

  1. 3. Tentara Bayaran Menurut PBB

Melalui Konvensi Jenewa 1949, dunia mencoba menggarisbawahi pengertian mercenary (tentara bayaran). Berikut kutipan Protocol Additional dari Geneva Convention (GC) pada tanggal 12 Agustus 1949 dan terkait dengan Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), tertanda 8 Juni 1977.

Pasal 47 Protokol tambahan Konvensi Jenewa, tentara bayaran adalah orang yang:

  1. Direkrut secara khusus baik di dalam maupun luar negeri untuk bertarung dalam sebuah konflik bersenjata.
  2. Benar-benar mengambil bagian secara langsung dalam konflik-konflik.
  3. Mengambil bagian dalam konflik-konflik secara khusus untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan bahkan dijanjikan, oleh salah seorang pihak dalam konflik tersebut, kompensasi materiil yang berjumlah besar, melebihi jumlah yang dibayarkan kepada para pejuang yang berpangkat setingkat di angkatan bersenjata pihak tersebut.
  4. Bukan berkewarganegaraan sama dengan salah satu pihak dalam konflik tersebut maupun penduduk suatu wilayah yang dikuasai salah satu pihak.
  5. Bukan anggota angkatan bersenjata salah satu pihak
  6. Belum pernah dikirim oleh sebuah negara yang bukan salah satu pihak dalam konflik untuk melaksanakan sebuah tugas resmi sebagai bagian dari angkatan bersenjata ini.

Kemudian berdasarkan Konvensi Jenewa III, seorang tentara yang tertangkap harus diperlakukan sebagai Lawful Combatant, dan oleh karena itu, dia termasuk orang yang dilindungi, dengan status Tahanan Perang (PoW) sampai diadili orang Pengadilan (KJ III ps. 5). Pengadilan itu dapat memutuskan bahwa tentara tersebut adalah tentara bayaran dengan menggunakan kriteria dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 atau hukum domestik yang relevan. Pada titik ini, tentara bayaran dapat menjadi unlawful combatant, namun harus diperlakukan dengan rasa kemanusiaan, dan hak-haknya harus dijamin.

Jika setelah persidangan, tentara yang tertangkap terbukti sebagai tentara bayaran, dia dapat memohon perlakuan sebagai seorang kriminal biasa dan dapat dituntut secara hukum. Tentara bayaran bukanlah seorang tahanan perang, oleh sebab itu mereka tidak dapat memohon pemulangan ketika perang berakhir. Salah satu contoh yang terkenal setelah Perang Dunia ke II adalah ketika pada tanggal 28 Juni, 1976, Pengadilan Luanda menghukum 3 orang berkewarganegaraan Inggris dan seorang Amerika Serikat dengan hukuman mati, dan sembilan tentara bayaran lainnya dipenjara selama 16 sampai 30 tahun.

Pada 4 Desember 1989, PBB mengeluarkan Resolusi 44/34 tentang International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries. Dan disahkan pada tanggal 20 Oktober 2001 yang kemudian terkenal sebagai Konvensi PBB tentang Tentara Bayaran.

Adapun beberapa negara yang meratifikasi Protokol I Konvensi Jenewa bahwa tentara bayaran tidak memiliki hak untuk dianggap sebagai pasukan tempur atau tawanan perang adalah sebagai berikut:

  1. Azerbaijan                                                 12. Qatar
  2. Barbados                                                   13. Arab Saudi
  3. Belarus                                                      14. Senegal
  4. Kamerun                                                   15. Scycheels
  5. Croatia                                                      16. Suriname
  6. Cyprus                                                       17. Togo
  7. Georgia                                                     18. Tukmenistan
  8. Italia                                                          19. Ukraina
  9. Libya                                                         20. Uruguay

10.  Maldives                                                   21. Uzbekistan

11.  Mauritania                                                 22. Costarica

Contoh-contoh Tentara Bayaran.

Di abad ke 20 ini, tentara bayaran telah banyak terlibat dalam berbagai konflik di benua Afrika dan beberapa diantaranya berakhir dengan pertumpahan darah. Dan menurut beberapa sumber, banyak tentara bayaran di Afrika pada dasarnya secara ideologi berperang untuk membantu pemerintahan yang diyakininya dan tidak berperang untuk uang. Contohnya adalah British South Africa Police (BSAP). Tentara bayaran yang terkenal di Afrika antara lain:

  1. Mike Hoare yang terlibat dalam Krisis Kongo di awal tahun 1960-an dan kudeta yang gagal di Seychelles tahun 1978.
  2. Bob Denard terlibat dalam banyak konfilik di Afrika, dan sering membantu Perancis termasuk dalam mengintervensi Komoro.
  3. Simon Mann terlibat dalam pemberontakan Executive Outcomes di Angola dan Sierra Leone. Dan tahun 2004 dia ditentukan bersalah oleh Zimbabwe atas penjualan ilegal senjata.

Beberapa nama di atas adalah contoh kecil para tentara bayaran yang benar-benar memperlihatkan nyali mereka dalam beberapa peristiwa besar dunia. Karena keberadaan mereka yang tidak resmi atau ilegal, kerapkali keberadaan mereka mengundang opini negatif bahkan kecaman dari organisasi-organisasi hak asasi manusia. Sering keberadaan mereka justru terlibat dalam dunia kriminalitas seperti mafia, atau triad yang umumnya terlibat antar negara seperti kasus mafia obat bius atau narkotika.

  1. 4. Tentara Bayaran dilihat dari  Prinsip Hukum Perang (contoh kasus Infasi AS ke Irak)

Tentara bayaran tidak pernah terlepas dari setiap konflik maupun peperangan bahkan sejak peradaban ribuan tahun silam. Tercatat dalam sejarah, Karthago misalnya, menempatkan tentara-tentara bayaran dalam jajaran resmi militernya dalam menghadapi ancaman hegemoni Romawi, tak terkecuali para firaun, raja-raja, shogun memanfaatkan keberadaan mereka dalam perang.

Namun, tentara bayaran seperti disebutkan dalam Protokol I Konvensi Jenewa tidak memiliki hak untuk dianggap sebagai pasukan tempur atau tawanan perang. Praktek penggunaan tentara bayaran untuk menghadapi gerakan kemerdekaan bangsa atau untuk menjatuhkan pemerintahan dipandang sebagai tindakan kejahatan oleh Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Komisi Hak Asasi Manusia pada beberapa kesempatan sejak era 1960-an sampai sekarang.

Dengan demikian, jika kita berpijak pada Konvensi tersebut, keberadaaan tentara bayaran utamanya pada kasus Fallujah yang diawali oleh Invasi Amerika Serikat ke Irak benar-benar merupakan suatu bentuk kejahatan perang. Tidak tanggung-tanggung kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak pemerintah Amerika Serikat adalah kejahatan perang ganda. Pertama dengan melakukan perekrutan tentara bayaran yang kemudian di kirim untuk menjadi pasukan pengamanan di Irak, padahal dalam protokol I Konvensi Jenewa telah dijelaskan larangan penggunaan tentara bayaran dalam perang menghadapi gerakan kemerdekaan atau menjatuhkan pemerintahan negara lain. Kedua, Tentara bayaran yang tadinya direkrut, sebagian besar tidak lagi mengindahkan ideologi dan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam menjalankan misi mereka. Sehingga tidak jarang dalam mengamankan dan mengemban tugas mereka sering melakukan penembakan kepada siapa saja yang dianggap menghambat jalannya tugas mereka tidak terkecuali warga sipil.

Tetapi dalam analisis yang lain, masalah tentara bayaran memang merupakan fenomena yang masih rancu karena Amerika serika sebagai aktor utama dalam kasus AmerikaSerikat Versus Irak adalah salah satu dari beberapa negara yang ternyata tidak meratifikasi hasil keputusan Protokol I Konvensi Jenewa tentang larangan penggunaan tentara bayaran dalam perang.

Artinya di satu sisi saat kita berdiri sebagai negara yang menyetujui keputusan Protokol I Konvensi Jenewa maka kita akan melihat tindakan Amerika Serikat sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum perang. Tetapi di sisi lain jika kita berdiri sebagai Pemerintahan Amerika Serikat maka kita akan menganggap masalah ini sebagai hal yang biasa-biasa saja. Sah-sah saja bagi kita untuk menggunakan tentara bayaran dalam misi militer kita di Irak karena sejak awal kita memang tidak pernah meratifikasi Protokol I konvensi Jenewa.

Kemudian jika kasus ini dilihat dari prinsip-prinsip Hukum Perang atau Hukum Humaniter, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

12.  Tentara Bayaran dilihat melalui asas kepentingan militer

Asas kepentingan militer ini membenarkan penggunaan kekerasan oleh pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuan kemenangan dan keberhasilan perang. Prinsip inilah yang terkadang dipermainkan oleh pihak yang berkepentingan dalam kaitannya menggunakan tentara bayaran untuk menjalankan misi militer mereka. Contohnya, negara super power Amerika Serikat, karena secara umum asas ini hanya mengatur pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (superfluous injury) dan penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering), maka sekalipun telah dituangkan dalam protokol  I konvensi Jenewa tetapi mereka tetap berdalih bahwa penggunaan tentara bayaran bagi pihak mereka adalah sah-sah saja, bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa Presiden AS, George W Bush (yang menjabat pada saat itu) malah menjadi dalang yang memberikan kekuasaan kepada para tentara bayaran untuk melakukan tindakan kekerasan di Irak. Meskipun pada awalnya pengggunaan tentara bayaran itu dilakukan secara tersembunyi tetapi setelah kasus Fallujag terungkap, masih saja ada tentara bayaran yang berkeliaran di wilayah Irak. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, pasca penyerangan pihak gerilyawan Irak yang menewaskan empat orang kontraktor (tentara Bayaran) AS, maka pihak tentara bayaran tersebut benar-benar membabi buta menembaki warga sipil yang seharusnya mendapat perlindungan saat perang berlangsung. Namun itulah AS dengan kekuatannya, alih-alih menarik tentara bayaran mereka, sebaliknya mereka malah menjadikan itu sebagai pembuktian kekuatan militer mereka kepada negara-negara di dunia betapa AS akan melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang menjadi tujuan mereka.

13.  Tentara Bayaran dilihat melalui kacamata asas perikemanusiaan

Menurut asas ini pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Nah inilah yang seharusnya diperhatikan oleh masyarakat dunia, bahwa sebagian besar tentara bayaran yang berada di Irak tidak lagi mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan. Tercatat lebih dari 6000 warga sipil Irak yang menjadi korban penembakan tentara bayaran.

(http://InfasiASIrak.blogspot.com)

14.  Tentara Bayaran dilihat melalui kacamata asas kesatriaan

Berdasarkan asas ini bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang. Inilah yang seharusnya ditegakkan oleh pihak yang bersengketa, tetapi dalam Infasi AS ke Irak hal-hal semacam ini bukan lagi menjadi pegangan mereka. Sebagai negara yang besar, seharusnya AS malu karena tidak mampu memperlihatkan jiwa kesatriaan mereka dalam berperang. Penggunaan tentara bayaran yang jelas-jelas merupakan tindakan kejahatan perang benar-benar telah diabaikan.

Dari penjelasan di atas serta dengan terungkapnya Kasus Fallujah maka hendaknya pihak yang berkepentingan dan memiliki wewenang yang lebih berusaha untuk menegakkan hukum perang yang telah disepakati oleh negara-negara dunia, dan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan saat berapa dalam kancah peperangan. Dan tentunya memperhatikan tiga arus utama memberi kontribusi terhadap penyusunan hukum humaniter internasional. Ketiga arus itu adalah “Hukum Jenewa,” diberikan oleh Konvensi dan Protokol internasional yang terbentuk berdasarkan sponsor Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dengan perhatian utama pada perlindungan korban pertikaian; “Hukum Den Haag,” berdasarkan hasil Konperensi Perdamaian di ibukota Belanda pada 1899 dan 1907, yang pada prinsipnya mengatur sarana dan metode perang yang diizinkan dan usaha-usaha PBB menjamin penghormatan hak asasi manusia pada pertikaian bersenjata dan membatasi penggunaan senjata-senjata tertentu.

BAB IV

PENUTUP

Hukum Perang atau Hukum International Humanitarian Law Aplicable in Armed Conflict merupakan suatu ketentuan hukum yang berasal dari perjanjian internasional atau kebiasaan internasional yang mengatur tata cara dan metode berperang serta perlindungan terhadap korban perang, yang bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul karena pertikaian bersenjata baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat non internasional. Hukum ini dibuat sebagai dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain prinsip kepentingan militer, prinsip perikemanusiaan, dan prinsip kesatriaan.

Namun dewasa ini, nilai-nilai dan pemahaman akan prinsip-prinsip itu sendiri benar-benar telah mengalami pergeseran, beberapa negara sat ini memperlihatkan praktik kejahatan perang selama mereka sedang bersengketa dengan negara lain. Sebagai contoh Infasi Amerika Serikat ke Irak. Adanya penyerangan yang dilakukan oleh pihak gerilyawan Irak akhirnya membuka topeng Amerika Serikat yang selama ini menutup-nutupi penggunaan tentara bayaran untuk menjalankan aksi militer mereka di Irak.

Jika dilihat secara kasat mata, sebagian orang akan berpendapat bahwa penggunaan tentara bayaran oleh negara super power yang dapat melakukan apa saja dengan kekuatan yang dimiliki adalah tindakan yang wajar-wajar saja apalagi melihat posisi Amerika serikat yang memang tidak meratifikasi isi Protokol I Konvensi Jenewa, tetapi jika diteliti lebih jauh lagi dengan melihat isi dari hukum humaniter itu sendiri maka sangat jelas bahwa apa yang dilakuka oleh AS adalah kejahatan perang yang sangat berat.

Benar tidaknya tindakan Amerika Serikat dalam menggunakan Tentara Bayaran dalam suatu perang tergantung bagaimana kita melihat masalah ini apakah kita melihat masalah ini dari kacamata hukum internasional ataukah kita melihat masalah ini dari kekuatan besar yang dimiliki oleh negara super power yang mampu memutar balikkan fakta hingga pada mempermainkan aturan hukum yang berlaku di dunia utamanya hukum internasional mengenai hukum perang.

DAFTAR PUSTAKA

(Ahmadiyah). Mata-mata (Spy), Tentara Bayaran (Mercenary), dan Unlawful Combatant. http://wordpress.com diakses tanggal 12 Oktober 2008

(Arlina,___). Letak Hukum Humaniter dalam HI. http://arlina.blogspot.com diakses tanggal tanggal 12 Oktober 2008

Bhisu, Martin). Dibalik Ancaman Militer AS terhadap Irak. http://Martin.blogspot.com diakses tanggal 1 September 2008

(Chusnul, Supri).Tentara Bayaran AS. http://Suprichusnul.blogspot.com diakses tanggal 12 Oktober 2008

(___,___). Hukum Humaniter. http://Hukumhumaniter.blogspot.com diakses tanggal 12 Oktober 2008

(___,___). Tentara Bayaran. http://wikipedia.org diakses tanggal 1 September 2008

(___,___). Law of War. http://wikipedia.org diakses tanggal 1 September 2008

(___,___). Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia. http://lembar_fakta_Humaniter_Internasional.com diakses tanggal 12 Oktober 2008

(___,___) .Kejahatan Perang. http://wikipedia.org diakses tanggal 12 Oktober 2008

(___,___). Daftar PMC Internasional. http://wikipedia.org diakses tanggal 12 Oktober 2008

(___,___) . Tentara Bayaran AS dan Proyek Dunia Islam. http://tentarabayaran.blogspot.com diakses tanggal 1 Septembet 2008

(___,___). Para Tentara Bayaran AS Kembali Berkeliaran di Irak. http://adakabarapa.blogspot.com diakses tanggal 1 September 2008


3 thoughts on “Keberadaa Tentara Bayaran dalam Perang Amerika Serika-Irak (Studi kasus tentang eksistensi hukum perang di mata negara Super Power)

    • untuk saat ini yang sy tulis hanya dua artikel tentara bayaran yang di Irak dan yang di Sierra Leone…(silakan dilihat dikategori tugas kuliah)
      tapi semntara mencari bahan tentang tentara bayaran yang lainnya,,,
      mudah2n cepat kelar dan langsung diupload lagii…terima kasih telah berkunjung di blog ini… :)

  1. amerika memang menggunakan segala cara untuk membunuh orang irak.asongan mereka seperti demokrasi, liberalisasi, HAM, pluralisme kita masukkan ke keranjang sampah saja!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s